Pemkot Ambon Tengah Mencoba Lakukan Penyesuaian Hasil Fasilitasi Perda Desa

AMBON,globalMaluku.com,-  Pemerintah Kota Ambon saat ini tengah mencoba melakukan penyesuaian revisi peraturan daerah (Perda) kota Ambon tentang Desa. Hal ini dilakukan setelah Pemkot melakukan fasilitasi ke bagian pemerintahan pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku.

Upaya dilakukan pemkot ambon melalui bagian hukum dan bagian pemerintahan pemerintah kota. Pasalnya, secara isi, pemilihan kepala desa harus terpisah dengan pelantikan, tidak boleh digabung menjadi satu bagian. Sebab hal itu sesuai dengan Permendagri yang terbaru diturunkan dari Kemendagri.

“Hasil fasilitasi kita dengan Pemprov, Perda Desa hanya dikembalikan untuk diperbaiki atau revisi karena harus disesuaikan dengan regulasi yang baru, Permendagri. Bukan ditolak. Jadi disitu pemilihan harus terpisah dengan pelantikan, tidak boleh digabung sesuai Permendagri. Secara substansi sudah ok. Tidak ada kendala prinsip. Hanya terkait prosedur saja tidak boleh digabung. Sebab sebelumnya pemahaman katong digabung,” ujar Kabag Hukum Pemkot Ambon, Sirjhon Slarmanat kepada media ini via seluler, Selasa (2/7/19).

Dikutip dari MimbarRakyatNews.com, Slarmanat menyebutkan, sudah berkoordinasi dengan bagian pemerintahan untuk penyesuaian dan memang sudah dilakukan, hanya belum tuntas. Karena disibukkan dengan berbagai tugas yang memang juga perlu dituntaskan. Namun dalam waktu dekat diharapkan sudah bisa dituntaskan dan diserahkan ke Pemprov lalu mendapat nomor register (Noreg) Perda dan dapat dipakai.

“Tinggal kita tuntaskan penyesuaian sesuai hasil fasilitasi saja dengan pemerintahan. Lalu diserahkan ulang untuk dapat Noreg Perda dan sudah bisa dipakai. Secara substansi sudah, tinggal buat penyesuaian,” paparnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Rovik Affifudin kepada awak media di Baileo Rakyat DPRD, Selasa (2/7) berharap, sinkronisasi hasil fasilitasi antara Pemkot dengan Pemprov untuk penyesuaian Perda Desa sesuai Permendagri dapat dituntaskan segera dalam waktu dekat. Sehingga bisa disahkan dan pada waktunya bisa digunankan sebagai payung hukum bagi desa di Kota Ambon.

“Kita harapkan tahun ini, tapi lebih cepat juga baik. Revisi bisa oleh Bapemperda, tanpa harus membentuk Pansus. Tapi hasil konsultasi Pemkot ke Pemprov khan buat penyesuaian sebab pemilihan harus pisah dari pelantikan. Nanti saling berkoordinasi. Ini tidak lagi menjadi tupoksi DPRD tapi pemerintah. Tugas kita selesai di penetapan Perda. Namun jika ada pasal yang perlu direvisi, undang-undang yang perlu ditambah atau peraturan pemerintah dan perubahan lainnya, Pemkot lewat bagian hukum dan pemerintahan bisa mengkonsultasikan dengan Bapemperda DPRD,” harap Rovik. (GM/MR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: