Gandeng Kejaksaan Masohi, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Kejar Piutang Rp.1 M

GLOBALMALUKU.COM,MASOHI– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak hanya gencar dalam pemenuhan kewajibannya untuk memberikan hak-hak setiap peserta. Namun juga gencar menindak tegas terhadap pelaku usaha yang masih tidak patuh atau membandel karena tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Penyerahan 18 SKK Oleh Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Alias Am kepada Kajari Masohi, Robinson Sitorus

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku menyerahkan 18 surat kuasa khusu (SKK) yang terdiri atas 15 piutang, 2 pds program, 1 pds TK dengan total potensi iuran 1.174.490.152 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Masohi (Kajari), Robinson Sitorus, Tujuannya untuk penagihan piutang dari perusahaan-perusahaan penunggak iuran. Dengan SKK tersebut, pihak kejaksaan akan memanggil perusahaan-perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pendatanganan nota kesepahaman berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Masohi oleh Kajari Masohi, Kamis (24/10/2019). Kedua belah pihak sepakat bersinegri untuk “memanggil” perusahan-perusahan bandel pelanggar aturan main program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Alias Am ketika diwawancarai awak media terkait pendatanganan dan penyerahan SKK ini mengatakan perusahaan yang tidak patuh terancam ditindak tegas sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 55 yang mengenakan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

”Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan beriringan dengan semangat pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan mendukung program pembangunan nasional.  Harapan kita dengan diserahkannya SKK tersebut perusahaan bisa segera membayarkan tunggakan iuran masing-masing perusahaan karena ini adalah hak dari pekerja dan berhubungan dengan jaminan sosial para tenaga kerja. Tindakan tegas ini juga sebagai salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan amanat Negara Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS,” ungkap Alias Am.

Lebih lanjut Alias mengatakan, perusahaan-perusahaan yang diserahkan ke kejaksaan merupakan perusahaan yang menunggak minimal enam bulan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Mereka sebelumnya diberikan surat peringatan hingga kunjungan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Tujuannya agar perusahaan-perusahaan itu segera memenuhi kewajibannya.

”Kepatuhan pemberi kerja tidak hanya membayar iuran tepat waktu, tetapi juga patuh dan tertib dalam hal administrasi pelaporan tenaga kerja. Salah satu jenis ketidakpatuhan tersebut yaitu Perusahaan Daftar Sebagian (PDS),” pungkasnya.

Untuk mendeteksi perusahaan yang terindikasi PDS upah, PDS tenaga kerja ataupun PDS program, sebagaimana data yang kami himpun lewat tahapan pemeriksaan,”jelasnya.

(GM-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: