Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Kepulauan Seram & Pemkab Seram Bagian Barat Jalin Kerjasama

GLOBALMALUKU.COM,PIRU (Seram Bagian Barat) | Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi  Kepulauan Seram bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Rapat Kerjasama Operasional, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Perangkat Desa di wilayah itu melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan rapat tersebut dilakukan langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seram Bagian Barat,  Ir. Seth Selanno, dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Kepulauan Seram, Zippora Lilian Wallyd di Aula pertemuan Pemkab SBB, Kamis (21/11/2019).

Ir. Seth Selanno dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan kesiapannya dalam merealisasikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh Perangkat Desa di wilayah Seram Bagian Barat.

“Terima kasih saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan , program ini sangat bermanfaat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sangat merespon baik kerjasama ini dan mendukung sepenuhnya penerapan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga Perangkat Desa di wilayah Seram Bagian Barat,” katanya.

Dia berharap program tersebut dapat berjalan dengan baik di Kabupaten SBB guna tercapainya jaminan sosial bagi seluruh perangkat desa di daerah itu.

“Kami juga mengimbau kepada para camat agar nantinya menyampaikan kepada raja  untuk segera mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kami menunggu realisasinya,” ucap Sellano.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Kepulauan Seram, Zippora Lilian Wallyd saat menyampaikan Sambutannya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Kepulauan Seram, Zippora Lilian Wallyd menyampaikan bahwa para Aparatur Desa memiliki resiko kerja yang tinggi dikarenakan aktifitas dan jam kerja yang tinggi pula.

“Kenapa aparatur desa harus diberikan perlindungan, karena resiko kerja serta aktifitas aparatur desa cukup besar. Jam kerja aparatur desa itu tidak ada batasan waktu, tidak seperti pegawai masuk kerja jam 8 pulang jam 4 sore. Sehingga kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan oleh aparatur desa,” tutur Wallyd.

Rapat Kerjasama Operasional ini dihadiri oleh 11 Kepala Kecamatan dan 92 Perangkat Desa berjalan penuh antusias. (GM-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: