Rapat Kerjasama Operasional, Pemkab SBB Dorong Pemilik JAKON Miliki BPJS Ketenagakerjaan

GLOBALMALUKU.COM,PIRU (Seram Bagian Barat) | Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendorong perusahaan jasa kontruksi segera mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Rapat Kerjasama Operasional Pemkab SBB dan BPJS Ketenagakerjaan Serta OPD Terkait.

Dalam Rapat yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkup Pemda SBB , Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Mansur Tuharea,SH mengatakan, Di tengah gencarnya pembangunan proyek infrastruktur di daerah yang bertajuk Saka Mese Nusa ini maka keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama yang diperhatikan oleh perusahaan.

Ini tegas disampaikan Tuharea dalam Rapat Kerjasama Operasional antara Pemkab SBB dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (21/11/2019) di ruang rapat Setda.

“Pemerintah Daerah akan mendukung pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan para perusahaan jasa konstruksi, agar setiap pekerja memiliki jaminan dalam kecelakaan kerja,” kata Tuharea.

Diapun juga berharap, tingkat partisipasi masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat, terutama pelaku pekerja konstruksi yang sejatinya butuh kepastian perlindungan saat mengalami kecelakaan saat bekerja.

“Ditahun 2020 ini, semua tenaga kerja pada proyek-proyek infrastuktur yang ada di Daerah Seram Bagian Barat ini bisa dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai ada kecelakaan dipekerjaan namun tidak dapat santunan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Kepulauan Seram  Zippora Lilian Wallyd   menjelaskan. BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk melindungi para pekerja yang bergerak di bidang jasa Kontruksi manapun.

Namun tandasnya, dengan adanya program dana desa yang sudah bergulir itu , maka Jasa Kostruksi lebih banyak mengarah pada pembangunan di pedesaan.

“Jasa Kontruksi yang sedang mempekerjakan tenaganya perlu juga mendapat sentuhan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja yang ada di Desa itupun mempunyai hak yang sama dalam mendapat jaminan perlindungan,” terangnya. (GM-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: