Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Kepulauan Seram Gandeng BPMNPPA, Pacu Kepesertaan Perangkat Desa

GLOBALMALUKU.COM,MASOHI (Maluku Tengah) | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Perlindungan Perempuan dan Anak (BPMNPPA), Kabupaten Maluku Tengah, Ahmat Namakule, menegaskan seluruh Perangkat Desa di daerahnya sudah harus terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya perlindungan bagi perangkat desa melalui jaminan ketenagakerjaan ini seiring dengan terbitnya Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dan diterbitkan Instruksi  Bupati Maluku Tengah Nomor 568/02/INS/tahun 2018 sebagai bentuk perlindungan Perangkat Desa.

“Untuk itu, saya menegaskan kepada desa-desa yang sudah terealisasi Alokasi Dana Desanya (ADD), segera mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Namakule dalam Rapat Kerjasama Operasional (KSO), Jumaat (29/11/2019)

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Masohi Kepulauan Seram, Zippora Lilian Wallyd saat menyampaikan Sosialisasi Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa.

Dalam paparan Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Masohi Kepulauan Seram, Zippora Lilian Wallyd  mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sosialisasi mengenai perlindungan tenaga kerja aparat Desa non Pegawai Negeri Sipil. Maka dari itu untuk memperkenalkan diri sebagai BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya kami bernama Jamsostek, setelah tahun 2014 kini berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau yang dulu kami hanya melindungi tenaga kerja dari sektor swasta (formal). Sekarang bukan hanya swasta , tetapi juga tenaga kerja di semua tingkatan kerja,” kata Wallyd.

Wallyd menjelaskan, saat ini  baru 95 dari 184 aparatur desa yang baru menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Khususnya  dari Lembaga Desa, seperti Saniri Negeri dan Lembaga Adat, Hingga kini belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Saya mengaharapkan kerjasama dari Pemerintah Daerah untuk ditahun depannya dapat mengakomodir Lembaga Desa.

Ia juga mengimbau supaya para perangkat desa yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan kepesertaan. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/8840/57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2015 dan Instruksi  Bupati Maluku Tengah Nomor 568/02/INS/tahun 2018  dengan iuran ditanggung dana desa.

Rapat Kerjasama Operasional BPJS Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait , para Kepala Kecamatan dan Perangkat desa dari 184 Desa berjalan lancar dan respon baik terhadap program perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (GM-01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: