PSBB Plus Minus dan Dampaknya

 

H. Jalaluddin Alham Eks Wkl ketua DPRD Sidoarjo, anggota DPRD Prov Jatim FPD
H. Jalaluddin Alham Eks Wkl ketua DPRD Sidoarjo, anggota DPRD Prov Jatim FPD

 

 

Globalmaluku.com;Jawa Timur l PSBB (Pembatasan Sosial  Bersekala Besar) akhirnya ditetujui oleh Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/264/2020 , tertanggal 21 April 2020 maka Pemda yang melakukan PSBB tentunya memerlukan persiapan yang matang dalam menjalankan PSBB terutama yang terdampak secara langsung bagi masyarakat terutama di bidang sosial dan ekonomi

 

H. Jalaluddin Alham memaparkan,”PSBB merupakan suatu langkah kongkrit untuk mencegah supaya tidak menyebar covid 19 lebih luas dan PSBB itu tentu ada plus minusnya, akan banyak kegiatan ekonomi yang statnan sehingga menganggu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, tapi lebih baik kita mengambil PSBB daripada tidak sama sekali, tapi apabila PSBB tidak serentak saya kuatir PSBB ini sia sia apabila PSBB ini hanya diperlakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dalam empat belas hari setelah itu recovery pemulihan akan mungkin juga akan terjadi di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo yang kena PSBB, sedangan Kabupaten Sidoarjo sudah tidak PSBB sangat mungkin kita akan terkena lagi tertular dari Pasuruan dan begitulah seterusnya akan berputar hal ini bisa terjadi karena tiak serentak pelasanaannya PSBB. Kalau serentak lebih baik, kunci rapat semua dan buka bersama pintu selebar-lebarnya apabila sudah selesai.

 

Hal ini sama terjadi di Jabodetabek tapi tidak serentak dengan Bandung Raya, karena tidak serentak maka yang terjadi bergiliran, lima daerah di PSBB setelah mau selesai menyusul Bandung Raya yang di PSBB. Sangat mungkin terjadi setelah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik sangat mungkin nanti Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan seterusnya karena itu daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Gresik, Begitu pula dengan Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto yang berdekatan dengan Kabupaten Sidoarjo. Hal seperti ini saying saya kuatirkan PSBB nya muspro atau sia-sia karena tidak komprehensif, bersifat parsial tidak universal. Parsialnya itu seperti tiga daerah PSBB, dua daerah PSBB nanti bergiliran muter. Inilah yang perlu dikaji, apakah tidak lebih baik daerah zona merah itu di PSBB kan serentak nah setelah itu barulah serentak melakukan pemulihan. Memang PSBB itu langkah kongkret untuk kita bersatu padu menghentikan penyebaran Covid 19.

 

Dan dampak dari PSBB itu kita akan terdampak di bidang ekonomi yaitu stagnan pertumbuhan ekonomi yang mau tidak mau pertumbuhan ekonomi pasti melambat atau bisa jadi pertumbuhan ekonomi nol persen untuk tiga daerah yang di PSBB. Ini konsekuensi logis untuk langkah cepat kalau tidak diambil PSBB lama terus menjalar kemana-mana. Jadi PSBB ini keputusan yang memang keputusan jelek diantara yang terjelek bila PSBB tidak dilakukan serentak. Kalau dilaksanakan serentak untuk zona merah itu bagus.

 

Dan bagi warga miskin ataupun warga yang hari ini kerja untuk makan hari inilah perlunya kesepakatan  keiramaan antara kebijakan PSBB dengan kebijakan Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik harus ada kesamaan, begitu kita PSBB kan maka akan banyak kehilangan pekerjaan nah kehilangan pekerjaan ini harus di tempati, harus diisi harus diganti dengan pendapatan warga atau masyarakat semuanya (miskin ataupun kaya) semua kena imbas PSBB. Di situ harus pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan dana, mengalihkan dana yang tadinya untuk Pilkada, Kunjungan Kerja, untuk belanja modal alihkan untuk dana sosial ke sembako,  dana kabupaten – kota nanti dibantu oleh dana provinsi begitu juga dana provinsi, dana kunker DPRD Provinsi, dana kunker pejabat alihkan ke PSBB berbentuk sembako dan itu bentuk konsekuensinya jangankan uang kunker DPRD atau pejabat, uang Pilkada Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, ketiga daerah itu melakukan Pilkada alihkan dananya untuk sembako ini konsekuensi PSBB, karena mereka diberhentikan bekerja maka harus ada pendapatan lainnya yang berbentuk dana BLT. Dana BLT tidak disalahkandalam Undang-Undang, hal itu dibenarkan apalagi di suasana PSBB ini. Jadi PSBB ada kosekuensi ekonomi dan konsekuensi sosial. Konsekuensi ekonomi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi bisa nol persen, konsekuensi sosial banyaknya hilang pekerjaan, makanya harus di ganti dengan pendapatan lainnya yang berbentuk sembako.(GM04)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: