Malteng Tetapkan Agenda Kegiatan Masa Sidang III

Masohi, globalmaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah menyepakati 11 agenda kegiatan dan mata acara pada masa sidang III tahun sidang 2020. Legitimasinya, Adalah, Keputusan Pimpinan DPRD Malteng nomor,: /KPTS-PIMP/DPRD-MT/2020. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III, Selasa (8/9).

AGMgenda kegiatan dimaksud, diantaranya, , pembahasan dan penetapan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pembentukan Ranperda, Paripurna Penyampaian KUA-PPAS tahun anggaran 2020, Pembahasan RAPBD Perubahan tahun anggoaran 2020 serta penetapan RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 menjadi APBD tahun 2020.

Adapula agenda kegiatan Paripurna Laporan reses masa persidangan II tahun 2020, Kunjungan kerja kedalam dan keluar daerah, Paripurna penetapan peraturan DPRD Kabupaten Maluku Tengah tentang tata beracara badan kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Penyampaian KUA – PPAS tahun anggaran 2021 serta penetapan RAPBD 2021 menjadi APBD tahun 2021.

Pantauan media ini, sebelum disepakati dan ditetapkan menjadi agenda kerja resmi DPRD di masa sidang III, ada koreksi dan saran terhadap sejumlah poin kegiatan sebagaimana rancangan yang dipegang seluruh peserta paripurna. Mayoritas koreksi yang dikemukakan dilandasi pada permasalahan padatnya agenda dan singkatnya waktu kerja yang ada hingga akhir masa sidang III.

Salah satunya adalah yang dilontarkan oleh Anggota DPRD Maluku Tengah dari partai Hanura, Abdurahman Nahumarury. Dimasukannya agenda pengawasan covid –19 dalam salah satu agenda kegiatan DPRD dipertanyakan.
“Kenapa Pengawasan Covid-19 dimasukan dalam agenda kegiatan DPRD ? Kekhawatiran kita, adalah soal efektifitas waktu dan optimalisasi kerja DPRD. Agenda kegiatan kita di masa sidang III sangat padat,” sebutnya.

“Pengawasan terhadap realisasi penggunaan dana covid butuh konsentrasi penuh. Dan, tentunya waktu yang optimal, ” sambung Nahumarury.

Ada Nomenklatur agenda kerja yang terkoreksi atas usulan wakil rakyat dari partai Nasdem, Ajlan Alwi. Semangatnya sama dengan Nahumarury, yakni bagaimana mengefektifkan waktu kerja DPRD yang diperhadapkan dengan mepetnya waktu kerja.

Agenda kerja dimaksud adalah Pembahasan dan Penetapan Ranperda. Atas usulannya, poin kerja itu disepakati dikoreksi menjadi hanya Pembentukan perda.

“Lahirnya Ranperda harus melalui bebrapa tahapan. Tidak bisa langsung pembahasan dan penetapan. Bagaimana kalau konsiderannya dirubah menjadi Pembentukan,” usul Alwi.

Menjawab dinamika rapat paripurna saat itu, Ketua DPRD Malteng Fatzah Tuankotta yang memimpin jalannya Paripurna menyikapi pertanyaan serta usulan yang dilontarkan. Soal regulasi serta kebijakan pemerintah pusat dijadikan landasan lahirnya 11 angenda kerja masa sidang III yang dibahas dalam paripurna saat itu.

“Mengapa perlu diagendakan pengawasan Covid-19, karena dengan adanya pengawasan, kita bisa tahu realisasi anggaran sampai dengan manfaatnya bagi masyarakat. Untuk poin ke lima agenda kerja DPRD, kita sepakati untuk diganti konsiderannya menjadi Pembentukan Ranperda,” serunya. (G-NSY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: