DPR Kritisi LPJ APBD 2019

MASOHI,GLOBALMALUKU.COM | Meski diwarnai tanggapan, catatan dan saran, DPRD Kabupaten Maluku Tengah menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan dan tanggapan komisi-komisi atas penyampaian LPJ Bupati tahun anggaran 2019, Senin (21/9).


Sebagaimana kritik Komisi I yang dialamatkan pada fakta besarnya anggaran yang tidak terserap optimal dalam belanja tidak langsung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi I menilai, kondisi yang ada disebabkan oleh diantaranya karena sejumlah OPD masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLt).
“Realisasi belanja gaji dan tunjangan belum optimal. Kondisi ini diduga diakibatkan oleh masih kosongnya sejumlah jabatan struktural, sebagian besar jabatan diisi oleh pelaksana tugas (PLt) sehingga berpengaruh pada pembayaran tunjangan struktural maupun tunjangan kinerja,” tandas Arman Mualo.
Parameter kinerja OPD juga disentil komisi. Masih dalam kaitan dengan persoalan kekosongan jabatan struktural serta pengisian jabatan oleh PLt.
Diharapkan, kondisi yang ada dapat segera diatasi dengan mempercepat pengisisan jabatan yang lowong.
Hal lain, menyangkut aspek rasionalitas penganggaran. Hal mana menurut komisi penting dalam kaitannya dengan pembiayaan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD malteng Fatzah Tuankotta menegaskan pentingnya memperhatikan catatan, kritik dan saran yang disampaikan komisi-komisi demi LE 09/90 maksimalitas pelayanan publik, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (GM-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: