DPD Golkar Malteng Ancam Polisikan Sahubawa Cs

MASOHI,GLOBALMALUKU.COM | Musyawarah Daerah (Muda) IX partai Golkar sudah selesai. Ketua Partai berlambang pohon Beringin pun sudah dihasilkan lewat proses demokrasi yang digelar September kemarin.

Sayangnya, hingga saat ini, masih ada sikap ketidak puasa terhadap proses yang berlangsung asih terus dihembuskan oleh kubu rival ketua Terpilih Rudolf Lailossa, Radio Sahubawa dalam muara ketika itu.
Tak ayal, kondisi memantik amarah kubu DPD golkar Malteng terpilih.

DPD partai Beringin Maltengmemganggap bahwa apa yang dilakoni kelompok Rakib Sahubawa tidak dapat ditolerir. Karena itu, langkah hukum akan diambilterhadap pihak-pihak dimaksud.
Partai menilai, proses demokrasi musda IX sudah selesai, namun fitnahan terkait proses demokrasi saat itu masih terua dihembuskn kelomok Rasip Sahubawa.

“Bagaimana mungkin, kami dituduh melakukan pemalsuan SK sementara kami sendiri adalah pimpinan Partai yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK Pimpinan Kecamatan. Sikap saudara Rasip Sahubawa Cs yang menebar fitnah terkait proses musda IX tidak dapat ditolelir. Kami pastikan akan segera memproses hukum mereka,” Tandas Sekertaris DPD Partai Golkar Malteng, Hasan Alkatiri kepada wartawan di Kantor DPD Golkar di Masohi, Senin (5/10).

Ditegaskan, tuduhan pemalsuan SK Pimpinan Kecamatan dalam Musda IX Golkar Malteng adalah tuduhan kosong. Penebar isu dimaksud, sebutnya, tidak paham mekanisme organisasi partai.
“Mereka ini gagal paham soal organisasi. Bagaimana mungkin kami memalsukan diri kami sendiri. Berhembusnya isu dimaksud tidak dapat ditolerir, karenya, kita pastikan akan menempuh jalur hukum,” ikrarnya.

Terkait dengan isu bahwa Bakumham DPP Partai Golkar meminta DPD Golkar Maluku untuk menunda pelantikan pengurus DPD Golkar terpilih, itu juga diklarifikasi Alkatiry.
Dikatakan, Bakumham tidak berkewenangan menunda pelantikan pengurus DPD II Golkar Malteng.

“Mereka menebarkan isu bahwa Bakumham DPP golkar menginstruksikan penundaan pelantikan DPD Golkar Malteng terpilih. Perlu saya tegaskan bahwa Bakumham bukan lembaga Struktural Partai Golkar. Karena itu, Bakumham tidak memiliki kewenangan apapun untuk menunda pelantikan Pengurus DPD Golkar terpilih. Bakumham adalaj lrmbaga fungsional dan mereka tidak punya kewenangan apapun untuk menunda pelantikan pengurus DPD Golkar Maluku tengah,”jelasnya.
Ditempat yang sama Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Malteng, Michael Lailossa menegaskan upaya hukum untuk mempolisikan Sahubawa Cs sudah final.

“Upaya hukum lanjut yang diatur KUHP dan Undang Undang ITE akan kita laksanakan sesegera mungkin. Langkah mereka yang terus mendengungkan tudingan pemalsuan SK Pimpinan Kecamatan oleh Ketua dan Sekertaris DPD Golkar dalam musda kemarin sudah sangatketerlaluan. Tidak bisa ditolerir,”katanya.

Menyinggung soal langkah Sahubawa Cs menggugat hasil musda IX partai Golkar, menurut Michael merupakan sebuah kewajaran.
Hanya saja, dia menilai upaya itu tidak akan hanya akan mrnuai angin.

“Melakukan gugatan, itu hak setiap kader partai. Tapi dapat kita pastikan bahwa gugatan itu akan ditolak oleh Mahkamah Partai,” klaimnya.
“Sebab, selain telah melewati tengang waktu 14 hari, dalil hukum mereka untuk menggugat bertentangan dengan AD/ART serta PO partai Golkar. Sistem Informasi Partai Politik sesuai PKPU nomor 11tahun 2017 pasal 1 ayat 30 menjelaskan sistem Informasi Partai Politik (Sipil) digunakan hanya untuk melakukan pendaftaran dan ferivikasi faktual Partai Politik peserta Pemilu,bukan untuk mengesahkan peserta Musda Partai Politik. Jadi kami yakini gugatan mereka tetap akan dimentahkan oleh Mahkamah Partai Golkar”Tutupnya. (GM-03).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: