Lahan Tanaman Pangan Terindentifikasi sebanyak 24.151,6 Hektar

MASOHI, GLOBALMALUKU.COM | Luas lahan tanaman pangan atau dalam istilah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 24.151 Ha.

Total luas lahan yang ada merupakan akumulasi dari luas data sebaran lahan persawahan seluas 7.816,74 hektar dan lahan tegalan (lahan kering) seluas 16.334 Ha.

Mayoritas luas lahan sawah tersebar di empat Kecamatan yakni, Seram Utara dengan luas lahan 114,43 Ha, Seram Utara Barat seluas 56, 02 ha, Seram Utara Timur Kobi seluas 3.902,18, ha dan Seram Utara Timur Seti seluas 3.744,10 ha.

Sementara luasan lahan tegalan tersebar di di 8 kecamatan yakni Kecamatan Leihitu dengan luas 2.490,34 Ha, Kecamatan Leihitu Barat seluas 1.501,25 Ha, Kecamatan Nusalaut seluas 164,94 Ha, Kecamatan Pulau Haruku seluas 2.820,94 Ha, dan Kecamatan Salahutu seluas 1.939,72 Ha.

Kecamatan Saparua seluas 5.062,98 ha dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, 786,32 ha dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, seluas 1.568,38 ha.

Demikian data hasil ekspos Kementrian Pertanahan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dijelaskan Kepala Kantor Pertanahan Malteng, Marulak Togatorop.

“Data ini nanti kita kirimkan ke Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan selanjutnya diteruskan ke Jakarta untuk ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo,” tandas Togatorop.

Terkait hasil ekspos LP2B, Sekretaris Daerah (Sekda) Malteng Rakib Sahubawa meminta keseriusan warga Maluku Tengah untuk mengoptimalkan pengeloaan luasan lahan yang ada demi mendorong peningkatan ekonomi keluarga.

“Konsistensi dalam mengolah lahan pertanian harus dipertahankan demi menjaga stabilitaz pangan daerah,” tandas Sahubaw dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I, Wem Istia.

Tentunya, Pemerintah disisi lain tidak akan lepas tangan. Sebab, menurutnya, pemerintah berkepentingan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

Baik itu dari segi perlindungan terhadap LP2B maupun krmampuan dalam penhelolaan lahan lahan dari segi pengelolaan lahan.

“Perpres Nomor 59 tahun 2019 mengisyaratkan bahwa LP2B menjamin ketersediaan lahan pertanian guna menggaransi stabilitas produksi pangan. Mewujudkan ketahanan pangan nasional,” jelasnya. (GM-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: