Batalayeri,Rakyat Tanimbar Harus Di Berikan Perhatian Serius Dalam PI 10%

Gubernur Maluku Bersama DPRD Provinsi Maluku Harus Bijaksana


GLOBALMALUKU.COM, AMBON –
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT)akan melakukan upaya lanjutan jika,DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku tidak menyetujui rekomendasi yang menjadi acuan dari keinginan dan harapan rakyat di Bumi Duan Lolat itu, untuk menjadikan KKT sebagai daerah penghasil Blok Masela, dengan adanya porsi dari participating interest (PI) 10 Persen yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Maluku, dalam pengelolaan Blok Masela.

Hal ini di katakan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar(KKT) Jaflaun Batlayeri ,usai mendatangi DPRD Provinsi Maluku bersama Pemkab KKT, Senin(15/3/2020).

Menurutnya,kami akan melakukan Langkah lanjutan , yaitu mengaduhkan kepada Pemerintah Pusat terhadap ketidakadilan proposional dari Pemerintah Provinsi Maluku,tuturnya.

“Batlayeri tegaskan,Jika memang Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD tetap sekukuh untuk tidak memberikan hak-hak ,sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka kami juga akan berdiri dengan otonomisasi kami.

“Kami akan berdiri dengan otonomisasi kami, dan akan langsung mengadu kepada pemerintah pusat, terhadap.peristiwa ketidakadilan proposional,”ujar Polisi muda asal partai Demokrat ini,kepada sejumlah awak media di Ambon.

Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat telah memberikan PI 10 Persen, hal ini membuktikan, bahwa Maluku adalah daerah penghasil, terutama Kepulauan Tanimbar sebagai daerah pengelolaan industri dan eksploitasi Migas.
Hal ini tertuang dalam regulasi perundang-undangan terkait dengan Migas termasuk Peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2016, tentang pengelolaan PI,ucap Batlayeri.

Oleh sebab itu, ungkapnya suka tidak suka, Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, harus memprioritaskan, apa yang menjadi hak-hak untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait PI, dimana harus menetapkan kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten Penghasil.

Pimpinan legislatif Kepulauan Tanimbar ini, meminta Gubernur dan Ketua DPRD untuk bijaksana terhadap proses pembagian hak-hak PI 10 %.

“Dirinya katakan ,Tanimbar adalah Maluku pak Gubernur, olehnya itu mesti dilayani dan dijawab secara totalitas, jangan memandang sepeleh,”

“Sesuatu yang terjadi dan dirasakan akibat baik dan buruk, jangan jadikan rakyat Tanimbar sebagai penonton di rumah sendiri, harus jadikan rakyat tanimbar sebagai pelaku utama ,dalam pengelolaan Migas, karena kegiatan dan aktifitas Blok Masela akan terjadi di Kabupaten ini,”tandasnya.

Tak bosan, dirinya kembali menegaskan kepada Gubernur, Murad Ismail untuk melihat suasana dan kondisi ini, tidak ada pada pendirian privatisasi, tetapi harus berdiri sebagai pemerintah yang adil dan profesional terhadap hak-hak rakyat dalam proses pembangunan terkhususnya dalam pengelolaan Blok Masela.

“Rakyat Tanimbar harus diberikan perhatian serius oleh pemerintah provinsi. Karena kita akan mengalami segala kosekuensi dalam pengelolaan Blok Masela,”tandasnya. (AB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: