Atua, Kami Daerah Penghasil Dan terdampak ,Dan Kami Akan Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan

GLOBALMALUKU.COM, AMBON – Usai ketemu dengan DPRD Provinsi Maluku ,Pemkab Kepulauan Tanimbar ,bersama DPRD KKT, akan terus berjuang demi keadilan dan hak mereka sebagai anak Tanimbar ,sebagai daerah penghasil dan terdampak yang sangat besar ,ketika Blok Maselah ini beroperasi di daratan yang berjuluk Duan lolat tersebut.

Salah satu Angota DPRD komisi C Kabupaten Kepulauan Tanimbar, asal partai Golkar Markus Atua ,katakan pada media ini ,Kehadiran kita di provinsi ini dalam langka melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD ,terkait dengan PI 10%,Ambon(15/3/2020).

Atua katakan, isu seputar PI 10% antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Kepualaun Tanimbar ,semakin memanas, paska Gubernur Maluku merespons surat Bupati KKT terkait dengan pembagian PI 10%.

Jelasnya, dalam surat balasan Gubernur Maluku tersebut ,ditegaskan bahwa kewenangan PI 10% dari wilayah kerja Blok Masela sebelumnya menjadi hak PT Maluku Energi Abadi,dalam hal ini ,sebuah BUMD milik pemerintah Provinsi Maluku,ujar Atua

Surat Gubernur Maluku ini ,kemudian menimbulkan reaksi yang sangat keras terutama dari berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,ungkapnya.

Atua menyebutkan reaksi keras masyarakat Kepulauan Tanimbar ,bahwa mereka tidak setuju dengan pernyataan sepihak yang di sampaikan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail ,bahwa PI 10% ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku.

Hal tersebut menurut kami ,”kami merasa tidak adil ,sebab selama ini, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT)dan seluruh masyarakat di KKT, telah memikul beban yang cukup berat ,terutama yang terkait dengan persiapan masyarakat maupun berbagai infrastuktur kita, untuk mendukung beroperasinya blok Masela ,ucap Atua.

Lebih lanjut ia katakan pada media ini, BUMD Tanimbar energi telah terbentuk ,yang nantinya akan dipersiapkan untuk mengelola PI 10% ,paparnya

“Oleh karena itu, masyarakat dan Pemerintah KKT dan DPRD menuntut haknya,menuntut haknya atas pengolahan PI 10% .

Ditambahkan,terkait dengan polimik PI 10%, ini menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Ada beberapa pikiran yang kami sampaikan, selain rekomendasi dari DPRD terkait dengan permen ESDM 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran interes PI 10% pada wilayah kerja migas dan gas bumi Blok Masela .ini sumber masalahnya adalah ,terkait dengan PI 10%,persoalan yg menjadi polimik dari kita semua karena fakta yang terjadi bahwa Pemerintah Provinsi Maluku, terkait dengan permen tersebut sangat di andalkan sepanjang pengembangan ,yang bersifat offshor,karena sebelum permen ini keluar,sebelum keputusan presiden terkait onshore ,”nah ketika Presiden memutuskan untuk onshore terkait dengan pengembangan Blok Masela yang bersifat onshore atau di darat ,maka permen tersebut sebenarnya merupakan cela yang mestinya harus dilakukan penyesuaian atau revisi, karena merupakan hal pertama yang terjadi di Indonesia ,Jelas Atua.

“kemudian yang dimaksud ketika, pengembangan Blok Masela bersifat onshore, maka jarak 4 mil yang menjadi kewenangan kabupaten dan 12 mil yg menjadi kewenangan Provinsi Maluku tidak lagi dapat menjadi acuan karena keputuasn onshore ,yang skema pengembangan PUD nya, mulai dari sulu kemuadian sampai ke daratan, adalah satu mata rantai yang tidak dapat di lepas pisahkan ,oleh karena itu ,wajar dong kabupaten kepulauan Tanimbar mengklaim bahwa kami bukan lagi merupakan kabupaten terdampak tapi kabupaten penghasil.

karena keputusan onshore ini ,kalau misalnya kami merupakan kabupaten terdampa berarti kami adalah daerah yang terdampak palin berat, tutur Atua.

Atua juga katakan,dampak yg paling besar adalah ,dampak ekologi, sosial budaya dan lain-lain. Dan ini sangat berdampak pada masa depan anak cucu Tanimbar ,jika dalam perjalanannya positif tapi jika terjadi hal yang negatif ,seperti kebocoran pipa dan lain-lain,pasti kami orang Tanimbar yang akan mati duluan,sebutnya dengan nada kesal.

Ia menegaskan ,Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan ,untuk mendapatkan PI 10% .kami tidak akan akan tinggal diam .kami butuh keadilan karena itulah hak kami ,yang harus kami dapat,tandasnya.

Politisi Golkar ini juga katakan,keputusan yg di ambil mestinya mempertimbangkan, kami sebagai kabupaten terdampak atau penghasil,karena cela regulasi hukum yang perlu di gunakan disini perspek hukum progresif ,dalam hukum progresif waktu keputusan dapat di ambil sepanjang, untuk memenuhi keadilan bagi masyarakat,tutupnya. (AB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: