Realisasi Pembayaran DBH ditingkat Negeri Segera dilakukan, Kuasa Hukum “Pasang Badan” Terhadap Semua Konsekuensi

GLOBALMALUKU.COM,KOBI – Kuasa hukum pemerintah Negeri Kobi dan Maneo Alwalid Muhammad menegaskan, siap menghadapi segala konsekuensi hukum atas rencana realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit di negeri Kobi dan Seti.
“Bersama pemerintah Negeri, kita siap menghadapi segala konsekuensi hukum saat realisasi DBH sawit di tingkat negeri dilakukan, ” tandas Alwalid kepada pers di Kobi, Selasa (23/3)
“Kalau kepemilikan sesuai fakta benar adanya, akan kita pastikan dibayarkan, ” timpal Alwalid.
Didampingi Rekan sesama Kuasa Hukum Erik Sukur, dan Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Kobi Mustafa Kiahaly, dan KPN Maneo Nikolaus Boiratan Alwalid memastikan bahwasanya akan ada klaim – klaim kepemilikan dari oknum-oknum tertentu atas lahan negeri Kobi dan Maneo yang ada dalam luasan lahan kemitraan dengan PT Nusaina.
Hal ini menurut dia, wajar adanya. Apalagi menjelang realisasi DBH oleh pemerintah negeri.
Karena itu, Alwalid menerangkan tentang dasar hukum pengakuan kepemilikan terhadap tanah ulayat Negeri yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan, pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kita sudah punya data ril tentang kepemilikan lahan dimaksud. Tinggal direalisasikan saja, ” tandasnya.
Alwahid tidak merinci besaran luasan lahan negeri Kobi dan Maneo yang dimitrakan dengan PT Nusaina, luasan lahan yang masuk dalam hitungan sebagai lahan yang akan dibayarkan DBH-nya, maupun jumlah pihak -pihak penerima manfaat.
Namun, dia memastikan bahwa pihak pemilik lahan yang sah, dan status kepemilikan atas lahan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dipastikan akan menerima manfaat DBH sawit.
Sebelumnya, KPN Kobi Mustafa Kiahaly, dan KPN Maneo Nikolaus Boiratan kepada pers mengungkapkan komitmennya untuk mempercepat proses realisasi pembayaran DBH sawit. “Secepatnya akan kita dorong direalisasikan. Harapannya adalah agar manfaat dari kemitraan dengan perusahaan bisa dirasakan masyarakat. “Kalau tidak ada kendala, dalam waktu seminggu kedepan, kita realiasikan, ” seru Kiahaly yang dan Boiratan (MYX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: