Bupati KKT Paparkan 5 Prioritas Pembangunan Di Musrembang Maluku

Ambon, GLOBALMALUKU.COM – Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon, memaparkan 5 prioritas pembangunan, saat Musrenbang RKPD Provinsi Maluku, yang digelar pada Kamis (22/04/2021), di Swissbel hotel Ambon.

Dikatakan, adapun 7 isu strategis pembangunan di KKT, yaitu belum optimalnya pencegahan dan penanganan covid- 19, masih rendahnya pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19, minimnya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, rendahnya pemerataan kualitas infrastruktur dasar , belum optimalnya pencapaian target kinerja pemerintah daerah dan penyiapan sumber daya manusia untuk menyambut pengelolaan blok Masela,jelasnya.

“Dengan 7 isu strategis tadi, kami kemudian merencanakan 5 prioritas pembangunan daerah KKT tahun kerja 2022,”ujarnya.

“Adapun 5 prioritas pembangunan KKT adalah, percepatan pemulihan ekonomi lokal , peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan.

Fatlolon juga mengusulkan program kegiatan Pemprov Maluku. Usulan tersebut antara lain, peningkatan jalan Batu Putih – Marantutul, , pembangunan jalan Batu Putih – Wermatang, pembangunan talud di desa Alusi Batjasi, peningkatan kualitas dan pembangunan rumah layak huni, pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap dan budidaya serta pengembangan UMKM

“Total usulan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada provinsi Maluku sebesar 175 miliar lebih.
Kami juga mengusulkan untuk kiranya diakomodir dalam APBN 2022, 7 program kegiatan sebagaimana yang ditampilkan saat ini dengan nilai total sebesar 1,9 triliun rupiah, tuturnya.

Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Gubernur dn pimpinan OPD Provinsi Maluku, yang telah mengalokasikan anggaran 5 tahun terakhir kepada KKT.

“Kami memahami bahwa kondisi pandemi ini juga mengakibatkan kesulitan keuangan negara termasuk kesulitan keuangan di Provinsi Maluku. Kita di kabupaten KKT juga mengalami dampak yang sama apalagi adanya refocusing anggaran yang diwajibkan kepada provinsi dan kabupaten kota. (AB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: