Oknum Wartawan mapikor-news.com Dipolisikan

Masohi, GLOBALMALUKU.COM – Pihak Kementrian Agama Kabupaten Maluku Tengah memutuskan menempuh jalur hukum merespon pemberitaan media mapikor-news.com.

Keputusan ini diambil lantaran pemberitaan yang dilansir oleh media ini dengan judul “Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Maluku Tengah Hanafi Rumahtiga Diduga tidak paham Tentang PP 45 Tahun 1990” dinilai subjektif, tendensius, tidak sesuai fakta.
Berita ini melansir tentang proses pengajuan perceraian salah satu pegawai Kementrian Agama Malteng berinisal BW. Dalam pemberitaan itu, pihak Kementrian Agama dituding tidak paham tentang regulasi dalam proses perceraian. Itulah mengapa permohonan cerai yang diajukan belum membuahkan hasil sampai saat ini.
“Setelah berkonsultasi dengan penyidik satreskrim Polres Malteng, kita putuskan untuk memasukan laporan secara tertulis pada hari Senin besok,” tandas Noija Fileo Pistos,SH.,MH selaku kuasa hukum kepada sejumlah awak media, Sabtu (24/4) di Masohi.
Poin kritis dalam laporan yang sedianya akan disampaikan ke satreskrim Polres Malteng, Senin nanti adalah terkait peran ganda wartwan media ini yakni AH.
Sebagai pewarta berita “Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Maluku Tengah Hanafi Rumahtiga Diduga tidak paham Tentang PP 45 Tahun 1990” namun, juga sebagai pihak yang diberi kuasa oleh BW untuk menangani proses perceraiannya di Kantor Kementrian Agama malteng.
“Dari Fakta ini saja sudah membuktikan unsur subjektifitas dalam pemberitaan ini,” sergahnya.
Sekadar tahu, peran sebagai penerima kuasa dalam proses perceraian BW diakui langsung AH dihadapan pihak kementrian agama dan wartawan Maluku Tengah beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya, AH bahkan menunjukan dokumen yang diklaim sebagai surat kuasa dari BW.
(MYX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: