Kandepag Sebut Ada Sejumlah Mekanisme Yang Tidak Dilalui BW

Masohi, GLOBALMALUKU.COM – Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) Maluku Tengah Hanafi Rumahtiga menyebut telah menjalankan amanat perundang – undangan serta ketentuan lain dalam menanggapi pengajuan perceraian BW, salah satu guru Agama di lingkungan Kementrian Agama Maluku Tengah.

Tidak ada upaya menghalang-halangi proses perceraian BW.
Sekadar tahu, untuk bisa secara resmi bercerai, seorang ASN harus melalui sejumlah mekanisme. Yakni, harus mengantongi rekomendasi atau persetujuan cerai dari Instansi dimana ASN bekerja. Rekomendasi ini nantinya menjadi syarat pengajuan permohonan cerai ke Pengadilan.
Untuk kasus BW, proses pengajuan perceraiannya baru sampai di tingkat instansi tempatnya bekerja yakni, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Maluku Tengah saja.
“Permohonan cerai BW sudah kita tanggapi sebagaimana prosedur yang berlaku. Yakni, membentuk tim untuk menangani perkara tersebut sekaligus memberikan pertimbangan kepada yang bersangkutan untuk menghindari segala dampak negatif di kemudian hari. Baik bagi penggugat maupun instansi Kementrian Agama” tandas Rumahtiga saat press Confferrence dengan wartawan maluku Tengah, Selasa (23/4) di Masohi.
“Ketentuan tentang perceraian merujuk pada
Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN maupun Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,” paparnya.
Mengapa rekomendasi perceraian dari kandepag begitu sulit diperoleh, padahal pengajuan cerai sudah lmsangat lama diajukan ? Dijelaskan, BW belum memenuhi beberapa syarat dan ketentuan pengajuan permohonan perceraian.
“Kita tidak mungkin mengeluarkan rekomendasi dengan alasan yang kabur, karena pengajuan perceraian tidak memenuhi syarat formil berupa keterangan tertulis dari dari suami (penggugat). Bila dipaksakan, kita akan dianggap melanggar ketentuan,” tandasnya.
“BW tidak pernah memasukan surat Pesetujuan cerai dari suami,” timpalnya.
Hanafi dalam kesempatan itu memastikan bahwa rekomendasi perceraian BW tidak akan berlarut-larut bila persetujuan cerai dari suami telah disampaikan.
“Surat Edaran BKN Nomor 48/1990 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada romawi I tentang perceraian, disebutkan bahwa PNS baik pria maupun wanita yang mengajukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian,” timpalnya.
Pernyataan pers Kandepag Hanafi Rumahtiga ini disampaikan dalam rangka mengkonfirmasi pemberitaan media mapikor-news.com dengan judul “Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Maluku Tengah Hanafi Rumahtiga Diduga tidak paham Tentang PP 45 Tahun 1990” .
“Pemberitaan media Mapikor pada awal april 2020 tersebut tanpa konfirmasi dengan kepala kantor Kemenag Malteng sehingga pernyataan yang ditulis bahwa Kemenag Malteng tidak merespon konfirmasi pihak mapikor adalah tidak benar alias dusta,” katanya.
“Pemberitaan tersebut bersifat subjektif dan tidak benar,” kunci Hanafi.
(MYX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: