Tim Pengendali Pengawasan dan Pelaksanaan Jamsostek Berdiskusi

SBT, GLOBALMALUKU.COM – Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Idris Rumalutur, Kamis (29/4) di gedung Rapat Pandopo Bupati membuka secara resmi kegiatan rakor tim Pengendali Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten SBT.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan bupati terkait tim pengendali pengawas BP Jamsostek.
Sosial Ketenagakerjaan antara pemkab SBT dengan BP Jamsostek
Manfaat Program BP Jamsostek, Paritrana Award, dan evaluasi Kepesertaan BP Jamsostek Non ASN, Badan Usaha, dan Pekerja Mandiri di Kabupaten SBT, semua dibahas dalam rakor saat itu
Wakil Bupati SBT dalam sambutannya menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap program sosial ketenagakerjaan oleh yang dimotori BP Jamsostek Cabang Masohi Kepulauan Seram di wilayah Kabupaten SBT.
“Pemerintah punya keterbatasan dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. BP Jamsostek mampu menjembatani itu,” serunya.
Wabup dalam kesempatan itu juga mengutarakan komitmennya untuk memastikan terakomodirnya seluruh lapisan masyarakat di SBT, terkhusus dilingkungan ASN, BUMN, maupun swasta dalam kepesertaan BP Jamsostek.
Untuk itu, dirinya menghimbau instansi teknis di linfkungan pemkab SBT yajni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berperan aktif dalam mendata keberadaan badan usaha di SBT guna memastikan perlindungan jaminannsosial bagi mereka.


Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten SBT Muh Ilham menyampaikan dukungan terhadap program perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Diungkapkan bahwa, secara kelembagaan, Kejaksaan Agung telah menginstruksikan pengawalan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2020 paska penandatanganan MoU bersama BP Jamsostek terkait Kepatuhan Perusahaan
dalam pelaksanaan BP Jamsostek.
Yang jadi penekanannya adalah tentang aktualisasi perlindungan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, perusahaan BUMN maupun swasta.
Sementara itu, perwakilan Balai Pengawas Ketenagakerjaan UPTD II Provinsi Maluku memaparkan tentang tupoksi Balai Pengawas Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selanjutnya, dipastikan adanya evaluasi dan tindak lanjut perusahaan terhadap komitmen perusahaan dalam memastikan terkovernya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja tanpa terkecuali.
Kepala Cabang  BP Jamsostek Cabang Masohi Kepulauan Seram Zipora Liliand Wallyd dalam kesempatan itu menegaskan tentang pentingnya pengawasan agar lebih banyak lagi tenaga kerja yang merasakan manfaat perlindungan BP Jamsostek.
“Tenaga kontrak Non ASN, Honorer, Perangkat Desa dan Saniri Negeri. Pekerja PAUD, dan masih banyak lagi kelompok masyarakat yang belum menerima perlindungan. Pekerja Perusahaan Citic dan kalrez adalah sebagian dari kelompok pekerja yang belum terlindungi. Butuh kerja bersama mewujudkan perlindungan bagi mereka,” tandas Zipora.
“Guru-guru mengaji di masing-masing kecamatan merupakan tenaga kerja yang
di bayarkan insentifnya yang wajib dilindungi,” tutupnya.
Rapat koordinasi saat itu melahirkan beberapa kesepakatan diantaranya tentang tindak lanjut pewujudan perlindungan BP Jamsostek terhadap tenaga kerja Non ASN dan Tenaga Honorer di seluruh OPD usai Lebaran Idul Fitri Tahun 2021.
Perlindungan Perangkat Negeri dan Badan Saniri Negeri akan di tindak lanjuti
lagi kepada desa-desa yang belum terdaftar untuk segera di follow up untuk terdaftar
di BP Jamsostek
Termasuk penegasan tentang pendaftaran BP Jamsostek pada sektor Jasa Konstruksi untuk perlindungan kepada pekerja pada proyek yang berjalan di masing-masing OPD.
(MYX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: