KSBSI Provinsi Maluku Lakukan Giat Sosial,KSBSI Bagikan 500 Paket Beras Pada Pekerja Buruh Yang Terkena Dampak Covid 19

Ambon, GLOBALMALUKU.COM – Dalam rangka memperingati Hut MAY DAY ditahun 2021,sesuai dengan intruksi dewan eksekutif Nasional ,konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia(KSBSI) ,bahwa khusus untuk tahun ini, KSBSI seluruh Indonesia dalam rangka memperingati May Day ,melakukan aksi- aksi sosial, berupa kegiatan -kegiatan yang menyentuh masyarakat kecil yang terkena dampak Covid 19

Hal ini dikatakan Korwil Provinsi Maluku Yehezkel Haurisa kepada awak media ,seusai pembagian paket beras untuk parah Buruh kerja,Ambon(1/5/2021).

Konfederasi Serikat Buruh
Berkaitan dengan intruksi itu , kemudian KSBSI Provinsi Maluku ,melakukannya dalam bentuk dua kegiatan.

“Kegiatan pertama di tanggal 21 – 22kemarin , kami melakukan sosialisasi UUD 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan beberapa peraturan turunan , baik itu PP 35,36 dan PP 37,ujarnya.

“Kemudian di hari ini ,kami melakukan giat sosial yaitu membagi-bagikan sembako kepada, kurang lebih 500 sembako, dan targetnya untuk 500 buruh yg terkena dampak Covid 19 baik itu yg di PHK tapi kemudian di rumahkan,

Lanjutnya , kegiatan kami di lakukan di tiga titik lokasi yg berbeda di kantor KSBSI sendiri ,di depan MCM dan di depan kantor DPRD kota Ambon.

Hal ini kami lakukan adalah bagian dari tanggung jawab kami bersama pemerintah, untuk meringankan beban teman-teman pekerja yg di PHK.

Perlu saya sampaikan juga atas nama KSBSI Provinsi Maluku kami menyampaikan banyak -banyak terimakasih, kepada jajaran Polda Maluku yang dalam hal ini bisa bekerja sama dengan baik ,baik itu dalam bantuan materil maupun juga secara moril ,serta membantu kami dalam beberapa kegiatan sehingga dalam perayaan May Day 2021 ini, kami boleh melaksanakan secara sukses .kami percaya bahwa kordinasi -kordinasi yang baik antara kami dengan pihak kepolisian daerah Maluku dan juga polres pulau Ambon dapat berjalan kedepan dengan baik .

Kami berharap juga bahwa sebenarnya dukungan itu ,bukan saja dari pihak kepolisian daerah Maluku, tapi kemudian juga seharusnya dari pihak -pihak pemerintah ataupun juga instansi-instansi terkait yang berkaitan atau berhubungan langsung,sehingga ke depan kami berharap kegiatan seperti ini dapat kan dukungan dari pemerintah daerah maupun swasta lainnya,ungkap Haurisa

Ditambahkan,atas nama korwil KSBSI Provinsi Maluku ,saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian di Maluku ,selamat merayakan May Day tahun 2021 ,jadikanlah Buruh yang betul-betul profesional ,buktikan ke masyarakat bahwa buruh bukan pekerja yang nota Bene tukang aksi tapi kemudian buru juga punya kewajiban untuk memberikan solusi-solusi atau Subansi baik itu secara materil ,baik itu secara pormil kepada masyarakat pekerja buruh di Maluku .

Di targetkan di hari ini, berjumlah 500 pekerja buruh yg memang khusus tersebar di kota Ambon ,di bulan yang lalu, juga kami melakukan aksi-aksi yg sama.

Harap Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia(KSBSI) Maluku ,bahwa dari jumlah itu masih sebagian kecil yg tersentuh ,sehingga yang tidak tersentuh kami sangat mengharapkan bantuan dari pihak-pihak lain yg juga punya tanggungjawwb bersama melihat kondisi tenaga kerja akibat Pandemi Covid 19 yang secara ekonomi sangat meresahkan .

“Di hari ulang tahun KSBSI , Haurisa juga berharap ,ketika pasca di undangkan, undang-undang 11 tahun 2020, pertama banyak pekerja dan buruh di Maluku tidak memahami isi aturan itu ,kemudian sampai sekarang ada peraturan pemerintah

” Dirinya juga menuturkan ,Sebenarnya kita kedepan ,ketika ada yang bersama-sama dengan kami,”kita akan melakukan aksi-aksi dalam bentuk sosialisasi sehingga, teman-teman bisa memahami , mengapa ada beberapa ketentuan hukum dalam undang-undang masih berlaku,dan kemudian ada beberapa pasal dalam UUD 13 kemudian telah di adopsi kembali ke UUD 11,itu yang menjadi persoalan , mengapa?karna ada fakta ,beberapa kasus PHK kemarin ada terjadi dualisme pertimbangan hukum , sehingga itu yg menjadi kendala,jelas Haurisa .

Ia juga menambahkan, pemerintah harus bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat,dan pekerja buruh dalam masa- masa transisi ini imbuhnya.

Haurisa juga katakan ,Pemerintah daerah juga harus ada kebijakan minimal ada perda untuk menutupi kekosongan Hukum tersebut, tandasnya.

(AB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: