Pembelian BBM KMP Marsela, Pintu Masuk Jaksa Jerat Mantan Dirut BUMD. PT Kalwedo

Jakarta, GLOBALMALUKU.COM – Ketua Umum Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD), Stepanus Termas, S.Sos kembali menyoroti kasus yang menimpa perusahaan daerah milik Pemkab MBD, PT. Kalwedo.

Kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/05), dikatakan, pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi untuk operasional KMP Marsela harus dijadikan pintu masuk bagi Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mengusut dugaan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Direktur Utama BUMD PT. Kalwedo saat itu, Benyamin Thomas Noach (BTN-red) tersebut.

“BBM yang digunakan oleh KMP Marsela adalah BBM Bersubsidi sebagaimana Kontrak Pelayaran Perintis yang telah ditanda tangani. Nah, kontrak itu kan produk hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tersebut” Jelas Termas.

Lebih jauh dijelaskan, pasca penandatanganan kontrak, terjadi kenaikan harga BBM Bersubsidi. Namun olehnya (BTN) tidak ada upaya langkah untuk membuat perubahan atau addendum terhadap kontrak yang telah disepakati. Sebaliknya, malah ditempuh kebijakan untuk membeli Bahan Bakar Komersial (Non Subsidi) untuk memenuhi kekeruangan tersebut.

“Inilah pintu masuk bagi Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memanggil Mantan Direktur Utama BUMD PT. Kalwedo guna dimintai pertanggungjawabannya terkait pembelian Bahan Bakar Komersial dan bukan bahan bakar subsidi sebagaimana kontrak. Kan, harusnya bila terjadi perubahan harga barang yang tidak sesuai dengan kontrak, harusnya, pihak kontraktor meminta perubuhan kontrak,” Kata Termas.

Seharusnya, menurut Termas, selaku Direktur Utama PT. Kalwedo BTN harus menggagas Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Direksi untuk membicarakan permasalahan tersebut. Kondisi itu juga harus disampikan ke DPRD Kabupaten MBD untuk diputuskan. Selanjutnya, permasalahan dimaksud disampaikan kepada para pihak yang berkontrak untuk segera melakukan perubahan atau addendum sesuai dengan kondisi yang ada.

“Kalau langkah -langkah diatas tidak ditempuh , dan keputusan yang diambil hanyalah sepihak oleh yang bersangkutan, maka keputusan itu masuk kategori perbuatan melawan hukum,” sergahnya.

Untuk mendukung fakta yang ada, Temas menyarankan dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait yakni DPRD MBD yang membidangi BUMD atau perhubungan pada periode itu.

Temas optimis bahwa kasus hukum PT Kalwedo diusut dari situ, maka Kejaksaan Tinggi Maluku bisa secepatnya menuntaskan perkara yang ada.
“Dan, bila kasus yang ada dapat dituntaskan maka pandangan sepihak masyarakat bahwa
Pisau hukum itu hanya tajam ke bawah namun tumpul keatas bisa ditepis,” kuncinya. (BD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: