Kuasa Hukum Negeri Aketernate siap hadapi Segala Konsekuensi ,Terkait rencana Pembayaran DBH Kemitraan PT Nusa Ina Group

Seti, GLOBALMALUKU.COM – Kuasa Hukum Negeri Aketernate siap menghadapi gugatan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pemerintah dan saniri negeri Aketernate ketika nantinya merealisaikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kemitraan dengan PT Nusa Ina Group.

Apapun bentuknya. Gugatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, gugatan secara perdata, pidana maupun Tata usaha negara, akan dihadapi.
“Kita siap menghadapi gugatan pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Negeri Aketernate saat penyaluran dana bagi hasil kemitraan nantinya,” seru Ketua tim Kuasa Hukum Negeri Aketernate Al Walid Umamit dalam konferensi pers dengan awak media pada Jumat (28/5).
Saat memberikan pernyataan pers, Umamit didampingi rekan kuasa Hukum Erik Sukur, Pj KPN Aketernate Yopy Musalulnam, Ketua Saniri Negeri Aketernate Abraham Ehmuitam.
Umamir mengatakan, tanah ulayat merupakan aset Negeri yang wajib dijaga dan dikelola secara benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan negeri sebagaimana diamanat UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), maupun Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang tentang Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat dan larangan Pemecahan tertanggal 2 September 2020.
Hal mana menurutnya telah ditunaikan oleh PT NIG dengan menyalurkan DBH Kemitraan kepada pihak pemerintah Negeri Aketernate.
Selanjutnya, merupakan tanggung jawab dia bersama rekan-rekan kuasa hukum untuk memastikan dana dimaksud tersalur kepada pihak-pihak yang berhak menerima.
Sebaliknya, memastikan tidak ada kekeliruan dalam penyalurannya.
“Kita patut berterima kasih kepada direktur PT Nusa Ina Group bapak Sihar Sitorus yang telah menunjukan komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aketernate melalui kerja sama kemitraan. Komitmen ini patut kita jaga,” katanya.
Menyoal kepastian waktu pembayaran, Umamit memastikan dapat dilakukan dalam waktu dekat bilamana seluruh persyaratan pembayaran terpenuhi.
“Kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat dan ketentuan, diharapkan bisa segera mengajukan formulir permohonan Dana Bagi Hasil kepada Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri Aketernate dengan melampirkan sejumlah dokumen untuk kepentingan verifikasi. Bila sayarat-syarat sudah terpenuhi, pembayaran dapat segera dilakukan,” imbuhnya.
Sebaliknya, bagi para pihak yang merasa keberatan terhadap keputusan pembayaran oleh Negeri Aketernate, dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara.
“Kita siap mengadvokasi hak-hak atas tanah ulayat Negeri Aketernate,” seru Umamit.
Sekafat tahu, besaran DBH Kemitraan yang direalisasikan PT Nusaina kepada Pemerintah Negeri Aketernate berjumlah Rp. 3.327.965.967.
Dana ini merupakan akumulasi DBH kemitraan pada luasan lahan 700 Ha selama 68 bulan (Nopember 2015 – Juni 2021). Secara simbolis, terlaksana pada Kamis (27/5), dan realisasi melalui pemindah bukuan dana baru terlaksana sehari setelahnya. (MYX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: