Negeri Asilulu miliki, KPN Defenitif

Masohi, GLOBALMALUKU.COM | Terhitung Sabtu, (21/8) Negeri Asilulu resmi miliki Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Defenitif. Kerinduan seluruh elemen masyarakat di negeri adat ini agar memiliki sosok Raja Defenitif akhirnya terjawab saat pelantikan dan pengambilan sumpah 14 Kepala Pemerintah Negeri (KPN) dilingkungan pemkab Malteng oleh Bupati Tuasikal Abua.

Adalah, Moh Risad Fahlefi Ely dirinya dilantik menggantikan Penjabat (Pj), Dody Ely yang telah berakhir masa jabatannya.

13 KPN lain yang turut dilantik bersama KPN Asilulu adalah, KPN Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru, KPN Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti, dan KPN Negeri Soahuku Kecamatan Amahai.

Dilantik juga, KPN Negeri Administratif Samal Kecamatan Seram Utara Timur Seti, dan KPN administratif Waitonipa Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

Penjabat (Pj) KPN Liang Kecamatan Salahutu, Pj Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Pj Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Pj Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu, Pj Negeri Tial Kecamatan Leihitu, Pj negeri Sahulau Kecamatan Teluk Elpaputih, dan Pj Negeri Haruru Kecamatan Amahai juga dilantik saat itu.

Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua kepada pers usai melantik dan mengambil sumpah 14 KPN mengapresiasi terlaksananya kegiatan pemerintahan disaat itu.

Khusus KPN Asilulu, secara khusus Bupati mengapresiasi komitmen Pj terdahulu yang telah mendorong optimalnya proses menghadirkan Raja defenitif Negeri itu.

“Ini merupakan buah dari kerja bersama dan komitmen seluruh elemen masyarakat Negeri Asilulu,” tandas Bupati.

Pelantikan 14 KPN disaat itu sejatinya memberikan gambaran konkrit bahwa pemerintah tidak mengintervensi proses di tingkat bawah. Sebaliknya proses -proses di internal negerilah yang berkontribusi terhadap cepat atau lambatnya suatu proses mengjadirkan KPN Defenitif.

Umumnya, persoalan dualisme status mata rumah parentah di tingkat negeri yang kemudian bermuara pada proses hukum mengakibatkan upaya menghadirkan pemimpin defenitif menjadi terhambat.

“Dualisme soal status mata rumah parentah di negeri -negeri yang berbuntut proses hukum mengakibatkan proses-proses mengjadirkan KPN Defenitif terhambat. Sebab harus menunggu seluruh rangkaian proses hukum selesai terlebih dahulu,” kata bupati.

Bupati berharap, kondisi yang ada sebisanya diminimalisir. Sebaliknya Persoalan dualime bisa diselesikan tanpa harus menempuh jalur hukum.

“Letakan kepentingan negeri dan masyarakatt. Dengan begitu, masalah -masalah yang ada bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum,” seru bupati. (MYX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: