Peralihan ASN KPK Sudah Sempurna dan Lengkap

Jakarta, GLOBALMALUKU.COM | Proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN sudah sempurna.

Setelah sebelumnya pada 1 Juni telah dilantik sebanyak 1.271 ASN KPK dan disusul dengan pelantikan 18 ASN yang telah lulus diklat, maka seluruh rangkaian pengalihan status sudah sempurna dilaksanakan.

Diluar itu, terdapat 57 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terhadap hal ini, Peneliti L-SAK Ahmad A. Hariri dalam keterangan pers terulisnya yang diterima redaksi GLOBALMALUKU.COM, Selasa (24/08) siang menyebut, seluruh rangkaian telah sempurna dilaksanakan.

“TSM berarti memang mereka tidak bisa jadi ASN KPK. Ini suatu fakta yang jelas, tegas, dan legal,” tandasnya.

Dikatakan, Test Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah satu dari tiga seleksi kompetensi dasar ASN. TWK merupakan perangkat assessment yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya dikembangkan oleh Laboratorium Psikologi Politik UI dan pernah dipakai untuk assessment militer, polri, maupun aparatur sipil.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, TWK adalah syarat yang didasarkan pada PP 41/2020 dan UU 5/2014 tentang ASN pasal 3, 4, 5 dan 66,” terangnya.

Menurutnya, tujuan TKW memang bukan soal pemahaman semata. Tapi menggali deskripsi keyakinan dan keterlibatan calon ASN dalam proses bernegara ini.

“Jadi makin terjungkir logikanya kalau membantah hasil TWK dengan pamer piagam yang statis apalagi ngaku-ngaku banyak jasa. Ini soal laku,” timpal Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi ini.

“Oleh karena itu, protes 57 orang karena gagal jadi ASN dan kelompoknya juga menjadi persoalan lain,” singgungnya.

Sebaliknya, pola laku dengan cara-cara yang digunakan maupun pesan media, menyiratkan kepentingan berbahaya,

“Apakah mereka sedang menuntut haknya atau sedang berjihad menghancurkan KPK dan mendegradasi trust (Kepercayaan) pada pemerintah? Inilah tesis yang harus dikaji secara ilmu politik dan ilmu komunikasi,”serunya.

“Tidak ada hak yang perlu dituntut bila syaratnya mutlak terpenuhi. Syarat yang harus menjadi perilaku, sebab ASN bukanlah masyarakat sipil biasa. Bukan hanya gagal pada test, secara perilaku pun mereka TMS menjadi ASN. Jadi kalau benar-benar tetap ingin melakukan pemberantasan korupsi jadilah sipil yang berkontribusi produktif, jangan hancurkan KPK-nya,” pungkas Ahmad. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: