Ahli Waris Oka Thenu Harap, Ada Kebijakan Dari Pemprov Maluku

Ambon, GLOBALMALUKU.COM | Surat pengosongan Ruko Mardika telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Biro Hukum pada tanggal 30 Juli 2021 yang di kontrakan oleh ahli waris Hak guna Bangunan(HGB) Oka Thenu , ke pihak kedua atas nama Ayani dari tanggal 13 september 2017 dan berakhir pada tanggal 13 September 2018 .

“Akan tetapi sampai saat ini , dari pihak kedua Ayani yang mengontrak belum juga keluar dari kontrakan Ruko tersebut ,padahal surat pengosongan telah di keluarkan dari Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini,Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku.

“Setelah di telusuri oleh media ini ,pihak kedua ingin agar dia juga ,ingin mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan Hak Guna Bangun(HGB) tersebut.”

Ironisnya HGB ini ,masih dalam tangan Ahli Waris Oka Thenu, dan yang mempunyai hak sepenuhnya adalah Oka Thenu.

“Setelah di konfirmasi oleh media ini ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku Kamel .Z.Assagaff.SH.MH.Kasubag Dokumentasi dan Naskah Hukum lainnya,katakan kami dari Biro Hukum ,telah mengeluarkan surat pengosongan terhadap pihak kedua yang mengontrak Ruko tersebut.

Jelas Assagaff pada Duadetik.id ,selama ini kontrakan yang di lakukan oleh ahli waris Oka Thenu terhadap pihak kedua yang melakukan kontrakan tersbut, kami dari Biro Hukum tidak tahu, nanti setelah ada masalah dulu baru kami tahu bahwa ada bermasalah dengan kontrakan tersebut, ujarnya.

Dirinya katakan sudah beberapakali kami melakukan rapat dengan pihak ahli waris HGB,dan Oka Thenu sudah melakukan pembayaran untuk perpanjangan HGB yang sudah mati ,jadi mereka perpanjang pembayaran itu dari 2017 sampai 2019,untuk persyaratan HGB yang sudah mati.
” Kesimpulannya, Oka Thenu ini adalah salah satu dari pemegang HGB milik Pemda adalah Oka Thenu, dan mereka telah melakukan pembayaran , dan kami merasa semuanya sudah selesai dan Pemprov menerbitkan surat pengosongan Ruko,dan kami membantu mereka karna memang, Oka Thenu adalah pemegang HGB milik Pemda,ungkap Assagaff.

Menurut Assagaff, pada saat ada perpanjangan ,ternyata ruko itu mereka ada kontrak ke orang lain,pihak kontrak inipun mau ngotot untuk mendapat fasilitas ini dari pemerintah ,tapi kami tidak tahu latar belakangnya seperti apa,antara Oka thenu dan pihak kontrak,dan kami tidak di libatkan pada saat mereka berika kontrak pada pihak lain.

Belakangan ini Katong dengar bahwa ada persoalan terkait dengan kontrak ,dan Katong seng tau karna kita tidak dilibatkan dalam kontrak tersebut.

Selain itu , dari pihak keluarga ahli waris berharap agar bapak Gubernur Maluku Murad Ismail, bisa melihat hal ini ,karna sampai saat ini yang berada di Ruko tersebut sudah berakhir kontrak.

Mereka sesali sampai saat ini ,dari pihak kedua belum juga keluar dari kontrak,tandas ahli waris .
(AB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: