Oktober,Pilkades Akan Di Lakukan Secara Serempak

Ambon,GLOBALMALUKU.COM | Timotius Akerina ,Usai di lantik sebagai Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2017-2022 menggantikan Almarhum Yasin Payapo(SBB),oleh Gubernur Maluku Purnawirawan Irjen.Pol.Murad Ismail pada Senin (20/9/2021)

Timotius Akerina secara langsung memberikan Ultimatum,bahwa Oktober Mendatang akan dilakukan Pilkades secara serentak di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ia katakan , kondisi proses Pilkades yang sudah hampir dua tahun masih dalam proses, dan saya hanya melanjutkan apa yang sudah di lakukan oleh almarhum, hingga sampai pada hari ini sudah seratus persen kepala Desa di SBB itu semuanya pejabat,ujarnya.

” Oleh karna itu , harus segera memproses pemilihan ,yang nantinya di rencenakan pada bulan Oktober mendatang.

Akerina menjelaskan ,kepala-kepala Desa harus di devinitifkan ,maksudnya apa? ,supaya yang pertama kita menjaga stabilitas daerah ,karna kalau karateker pejabat itu sangat mempengaruhi kondisi di dalam desa karna kepentingan politik didalamnya pejabat A dan pejabat B ,hal ini dapat mempengaruhi, sehingga kadangkala di dalam desa itu terjadi konflik internal ,karna pejabat desa yang sisa jabatannya hanya enam bulan ,oleh karna itu ,saya harus melanjutkan apa yang sudah di rencanakan dan menjadi visi -misi saya dengan Almarhum ,untuk segera selesaikan pemilihan kepala desa di Seram Bagian Barat,ungkap Akerina.

“Dalam waktu dekat ,rencana proses Pilkades jalan ,jadi yang sudah di pastikan.Memang sebenarnya ini belum fainal, ,sudah di pastikan 70 desa dari 92 desa yang sudah menyetujui ,dan hal ini atas keputusanBadan Permusyawaratan Desa( BPD),tuturnya.

Menurutnya, proses Pilkades itu jalan dan tidak di suatu desa itu ditentukan oleh rekomendasi yang di keluarkan BPD kepada kami pemerintah daerah .

Dirinya juga katakan yang belum ada itu ,terkait dengan Perda negeri ,yang sementara di proses, dan sekarang kita sedang melakukan yang namanya identifikasi ,setelah identifikasi ,maka pemerintah daerah berkewajiban yang didalamnya terbentuk tim untuk melakukan penelaan mana itu desa mana itu negeri atau desa adat ,kalau itu desa adat otomatis ,kita segera melakukan yang namanya alih status ,alih status itu prosesnya ada ,setelah alih status itu selesai maka kita buat perda dari situ baru kita proses pengangkatan dan pergantian raja negeri,bebernya .

“Proses perda ini kan masih panjang ,harus di evaluasi lagi di pemerintah provinsi,kemudian dilanjutkan lagi di pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam Negeri(Kemendagri),oleh karna itu,sambil menunggu proses perda ini jalan, kita lakukan Pilkades, karna sudah seratus persen Desa di SBB itu pejabat dari 92 desa.

Ia menambahkan,saya harus mengambil resiko meskipun banyak tantangan yang saya hadapi.

Lanjutnya, kenapa lakukan Pilkades?tidak pengangkatan raja?”Yang saya ingatkan sekali lagi ,tidak ada yang namanya pemilihan raja ,yang ada adalah pengangkatan raja ,dan tidak ada istilahnya kita pilih raja , tidak ada,tegasnya.

“Untuk guru dn pegawai yang jadi pejabat itu sudah berlangsung puluhan tahun ,dan ini saya akan proses ,dan semuanya butuh waktu,mengapa karna kita keterbatasan sumber daya manusia. ” Rata-rata semua pejabat kepala desa itu dari guru dan petugas pegawai kesehatan,dan memang harus PNS ,tandasnya.
(AB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: