Pemerintah tidak mengintervensi proses Demokrasi di Negeri

Masohi,GLOBALMALUKU.COM | Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menegaskan tentang posisi pemerintah daerah dalam proses demokrasi Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri (KPN).
Pemerintah, hanya melegitimasi hasil dari seluruh proses demokrasi yang telah terlaksana di tingkat negeri. Yakni, proses yang sesuai dengan mekanisme.
“Tidak ada intervensi pemerintah dalam proses-proses demokrasi melahirkan KPN baru,” tegas Bupati saat melantik KPN Negeri Isu Kecamatan TNS, Negeri Booy Kecamatan Saparua dan Negeri Seith Kecamatan Leihitu, Rabu (6/10).
Penyampaian bupati ini sekaligus merupakan pernyataan klarifikatif terhadap berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada pemerintah daerah terkait proses demokrasi pemilihan KPN di Negeri-negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
Bahwa, pemerintah mengintervensi proses lahirnya KPN terpilih. “Jadi pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap KPN adalah proses akhir dari proses yang berlangsung sesuai dengan mekanisme di tingkat bawah. Sekali lagi, pemerintah sama sekali tidak mengintervensi proses di tingkat bawah,” tegas bupati.
Permasalahan di Negeri Titawai misalnya, dijelaskan bupati bahwa pemerintah tidak mengintervensi proses yang ada.
Bahwa kemudian telah lahir keputusan pengadilan yang difatnya incrah, hal itu tidak serta-merta menjadi runukan bagi pemerintah untuk memroses pelantikan.
“Untuk Negeri Titawai, kita harus menunggu perneg rampung dulu. Sebelu ada perneg, kita tidak bisa melaksanakan pelantikan,” katanya.
Sekadar tahu, proses pelantikan KPN Seith saat itu diinformasikan menuai penolakan dari sebagian warga. Menurut bupati, seharusnya tidak ada penolakan, sebab seluruh proses sudah dilalui.
“Proses di Negeri Seith sudah berjalan sejak 10 tahun laku. Dan, kita hari ini kita mengesahkan hasil dari seluruh proses yang yang ada,” kuncinya. (MYX)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: