Paripurna Istimewah dan Upacara HUT Kota Masohi Ditiadakan

Masohi, GLOBALMALUKU.COM | Diduga, buntut dari konflik antar Negeri Tamilouw dan Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Rapat Paripurna Istimewah dalam rangka memperingati HUT Kota Masohi ke 64, sekaligus, Upacara peringatan HUT Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah ditiadakan.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, keputusan peniadakan perayaan HUT Kota Masohi tahun ini diputuskan langsung oleh bupati Maluku Tengah.

Merujuk dari keputusan pembatalan pelaksanaan upacara HUT itu, DPRD Maluku Tengah lantas memutuskan untuk juga meniadakan rangkaian kegiatan hari besar daerah dalam rangka HUT Kota Masohi. Yakni, sidang Paripurna Istimewah.

“Keputusan peniadaan upacara HUT Kota Masohi sejak sore hari sudah beredar. Situasi kamtibmas menyusul konflik antar kelimpok warga Negeri Tamilouw dan Negeri Sepa alasannya. Keputusan ini merupakan upaya ikhtiar meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas imbas dari konflik kedua negeri,” ujar sumber, Rabu (3/11) malam.

“Alasan ini pula yang dipakai DPRD Maluku Tengah meniadakan Rapat Paripurna. Lebih Peniadaan Upacara peringatan HUT lebih dulu keluar ,” timpalnya.

Mengonfirmasi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Harry Men Carl Haurissa membenarkan dibatalkannya pelaksanaan paripurna Istimewah dan dalilnya.

“Ikhtiar agar kondisi keamanan tetap terjaga merupakan alasan kita membatalkan pelaksanaan paripurna. Kebetulan, Eksekutif juga sudah membatalkan pelaksanaan upacara peringatan HUT,” ujar Haurissa kepada via selullar.

Haurissa berharap, keputusan eksekutif, pun keputusan lembaga DPRD Malteng ini tidak dipolitisir.

Dikatakan, khusus soal pembatalan rapat paripurna istimewah, ditekankan, rapat paripurna dimaksud juga tidak dalam agenda memutuskan persoalan substansial yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Bukan menganggap bahwa sidang paripurna dalam rangka HUT Kota Masohi tidak penting. Kalau rapat paripurna itu bermuara pada lahirnya keputusan strategis yang dapat berimbas pada kepentingan masyarakat, akan kita paksakan untuk dilaksanakan,” tutup Haurissa.

“Keputusan ini diambil sudah melalui pertimbaangan yang objektif,” (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: