41 Kepala Desa Resmi Di Lantik Bupati SBB Timotius Akerina

Piru, GLOBALMALUKU.COM | Pelantikan 41 Kepala Desa berjalan dengan baik.”Dan baru pertama kalinya pelantikan secara serempak, 41 kepala desa yang dilantik Bupati SBB Timotius Akerina, yang berada di 11 Kabupaten kota di Provinsi Maluku.

“Pelantikan 41 kades yang ada terjadi keunikan,”lupa pemasangan pangkat di salah satu Kades yang berasal dari desa Kamariang yang bernama Yance Tuhehay, sehingga membuat para hadirin yang hadir jadi terhibur, Selasa(9/11/2021).

Dalam sambutannya Bupati Timotius Akerina katakan , momentum yang sangat penting dan bersejarah serta sangat luar biasa di kabupaten SBB, dan merupakan harapan dari masyarakat, yang berada di 41 Desa,dan semuanya bisa terwujud untuk memiliki pemimpin yang devinitif,penantian panjang telah tercapai,polimik yang terjadi telah berakhir, ujar Bupati.

“Tiba saatnya layar di kembangkan ,semangat di kembangkan
untuk meraih harapan masa depan desa yang lebih baik ,tuturnya.

Ajak Akerina, Forkopimda dan saudara-saudara kepala desa untuk bergabung dengan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memajukan dan kasih bae Bumi Saka Mese Nusa, paparnya.

Ditambahkan, di sisa jabatannya,saya ingin Memperkuat tatanan Pemerintahan mulai dari Kabupaten sampai ke desa- desa yang ada di kabupaten SBB.

Jelasnya untuk menjawab tuntutan masyarakat ,pemimpin yang divinitif ,dan Bupati juga tegaskan Pilkades tahap dua akan saya lakukan .Walaupun tantangan dan rintangan yang begitu kuat ,ini semua karna demi kasih bae SBB,ujarnya.

Dan saudara-saudara kepala desa yang telah di pilih oleh masyarakat, terimalah gelar itu ,karna ini merupakan gelar dari masyarakat.

Dengan peraturan yang berlaku dan di tetapkan dalam UDD,yang di tetapkan dalam peraturan yang berlaku
.Hindari korupsi polusi dan nepotisme, dan harus lakukan tugas dengan peraturan yang ada.

Pemerintah desa harus aspiratif, kreatif ,inovatif, dan cepat tanggap pada situasi serta kondisi dalam kehidupan masyarakat desa,tegas Akerina.

“Untuk istri setiap kepala desa harus mendukung peraturan yang berlaku, harapnya.
(AB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: